BREAKING NEWS

Senin, 30 Januari 2012

TO-UN Memang Perlu


ADA juga masyarakat yang memandang Try Out (TO) Ujian Nasional (UN) tidak perlu.  Waktu-waktu belajar siswa hanya terbuang sia-sia. Apalagi siswa kelas lain (bukan kelas akhir peserta TO-UN) disuruh libur. Itu menambah kerugian.  Lebih baik mereka belajar dengan serius untuk menghadapi UN sebenarnya.
Pandangan ini memang lebih dikarenakan rasa skeptis pelaksanaan TO-UN yang tidak kredibel dan akuntabel oleh sekolah. Dari pelaksanaan TO-UN yang tidak mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab itu tidak akan ada gunanya bagi siswa dalam menghadapi UN sebenarnya. Siswa mendapatkan hasil TO-UN (nilai) akan tetapi tidak mencerminkan kemampuan yang ada pada diri siswa tersebut.

Sederhananya pandangan pesimis ini beranggapan bahwa para siswa tidak menjawab soal-soal berdasarkan kemampuannya karena pengawasan yang tidak kredibel dan akuntabel itu tadi. Nilai-nilai yang tinggi hasil TO-UN tidaklah mencerminkan kemampuan sebenarnya dari peserta TO-UN. Tegasnya karena TO-UN berlangsung penuh kecurangan.

Namun pandangan itu terlalu berlebihan. Pasti masih ada sekolah yang mampu melaksanakan TO-UN dengan baik dan bertanggung jawab. TO-UN yang dimaksudkan untuk mengujicobakan kemampuan dan persiapan siswa dan sekolah dalam menghadapi UN sebenarnya tentu diperlukan supaya sekolah mengetahui sejauh mana penyamapian materi pelajaran oleh guru dan sejauh mana pula daya serap peserta didik (siswa) dalam menerima materi itu. Namanya uji coba, pastinya untuk mencobakan kemampuan sekolah (dalam menyelenggarakan UN) dan untuk mencobakan kemampuan siswa (dalam mengikuti UN) yang setiap tahun pasti ada.

Dari gambaran yang diperoleh lewat TO-UN, sekolah akan mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah strategis ke depan untuk menghadapi UN. TO-UN biasanya dilaksanakan antara 1 - 3 bulan menjelang datangnya UN. Seperti untuk UN Tahun Pelajaran (TP) 2011/2012 yang akan dilaksanakan medio April 2012 nanti, pada minggu-minggu akhir Januari atau mejelang awal Februari ini sudah dialaksanakan TO-UN tahap pertama. Biasanya bisa dua kali atau bahkan tidak kali, tergantung program yang sudah disusun sekolah.

Sesungguhnya, andai TO-UN itu dapat dilaksanakan dengan baik tentu saja TO-UN itu berguna dan perlu dilaksanakan. Dari pelaksanaan TO-UN yang diikuti para siswa diharapkan mereka jauh-jauh hari sudah merasakan suasana UN sebenarnya sehingga sekolah atau siswa benar-benar siap menghadapi UN-nya.
Pelaksnaan TO sendiri dapat dikerjakan sekolah sendiri dan atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan/ kursus lain untuk membuat pelaksanaan TO lebih baik. Dengan demikian kegiatan TO-UN itu berjalan dengan baik, dengan hasil baik dan mempersiapkan strategi yang baik pula dalam menghadapi UN yang sesungguhnya. Jadi, TO-UN itu memang perlu.***

Rabu, 25 Januari 2012

Setuju Tidak, Sekarang

PERBEDAAN harapan perihal sudah atau belumnya hasil Ujian Nasional (UN) SLTA sebagai satu-satunya persyaratan masuk Perguruan Tinggi (PT) kembali mencuat menjelang pelaksanaan UN --SLTA: SMA/MA/ SMK-- 16 April nanti. Walaupun Undang-undang Sisdiknas mengamanahkan begitu, pihak PT belum hendak melaksanakannya. Alasannya sederhana tapi  klasik: belum valid (kredibel)-nya pelaksanaan UN di sekolah-sekolah. Belum valid, karena pihak PT masih mengkhawatirkan rilis Kemdikbud tiap tahun bahwa dalam pelaksanaan UN masih ditemukan kecurangan.

Tahun ini, Penitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNM PTN) lewat sekretarisnya, Prof. Rochmat Wahab --di media masa-- sudah memberi pernyataan yang sama seperti tahun lalu. Lulus UN memang menjadi syarat masuk dan diterima PT. Jika tak lulus, tidak diterima. Artinya, meskipun seorang calon mahasiswa (cama) tersebut sudah bakal dan atau diputuskan diterima lewat jalur-jalur tertentu (PBUD, dll) tapi jika kelak dalam UN tidak lulus, otomatis tidak diterima. Jadi lulus UN adalah persyaratan mutlak.

Hanya saja, nilai UN tidak menjadi penentu satu-satunya untuk diterima di PT. Para cama wajib tetap mengikuti test tertulis yang dilaksanakan pihak PT. Dan di titik inilah pihak-pihak yang berharap PT secara otomatis menerima tamatan SLTA berdasarkan nilai UN kecewa. Mengapa harus ada ujian lagi? Tidakkah sebaiknya hasil UN itu saja yang dirangking dan dijadikan dasar menentukan jumlah kuota cama di PT? Bukankah biayanya bisa sangat murah jika langsung saja diterima berdasarkan nilai UN? Itu beberapa pertanyaan yang selalu pula muncul.

Alasan PT memang masih subyektif. Tidak ada ukuran kongkret yang menyebabkan para cama ditolak dengan dasar nilai UN. Satu-satunya alasan adalah karena anggapan belum kredibelnya pelaksanaan UN di sekolah yang berimbas pada anggapan tidak kredibel pula nilai-nilai yang dihasilkan. Perbedaan tingkat kejujuran (ada sebutan daerah abu-abu, putih dan hitam untuk ukuran kejujuran dalam pelaksanaan UN) dikhawatirkan menyebabkan perbedaan tinggi-rendahnya nilai UN tidak akurat pula. Boleh jadi nilai UN yang tinggi di satu daerah (karena kategori abu-abu atau hitam) dianggap sejajar dengan nilai rendah di daerah lain (dengan kategori putih).

Jadi, tentang tidak setujunya PT menjadikan hasil UN sebagai dasar seleksi masuk PT, walaupun masih subyektif sepertinya dapat dipahami. Jika pihak Kemdikbud mempunyai penilaian yang belum seragam atas pelaksanaan UN di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh berbedanya tingkat kejujuran pelaksanaan UN maka seolah-olah menjadi logis PT belum dapat menjadikan hasil/ nilai UN sebagai satu-satunya dasar seleksi masuk PT.

Lalu? Sudah saatnya pembenahan tingkat kejujuran pelaksanaan UN diprioritaskan oleh semua pihak. Dalam posisi dan tuntutan seperti itu, sesungguhnya pihak PT berkesempatan menunjukkan perannya. Bukankah PT pun terlibat langsung dalam pelaksanaan UN? Menurut Peraturan BNSP, PT (dalam hal ini Dirjen PT dan Majelis Rektor PTN Indonesia) adalah unsur penyelenggara UN di Indonesia.

Pihak PT tentu saja tidak bisa melepaskan tanggung jawab ini begitu saja ke pemerintah (Kemendikbud) dan atau ke sekolah. PT dalam struktur pelaksanaan UN sudah nyata-nyata menjadi salah satu pihak yang diberi tanggung jawab. Sesuai dengan Priosedur Operasi Standar (POS) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai penyelenggara UN, PT adalah pihak yang  mempunyai beberapa tugas dalam pelaksanaan UN itu sendiri.

Perhatikanlah misalnya bunyi salah satu butir (c) tentang fungsi dan tanggung jawab. Dijelaskan bahwa PT bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan pendistribusian bahan UN. Artinya aman dan rahasianya pelaksanaan UN adalah juga menjadi tanggung jawab PT pihak dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag dan LPMP di Provinsi bersangkutan.

Kalau begitu PT seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan UN yang jujur dan bersih dari praktik-praktik kecurangan. Sekarang, kita boleh tidak setuju hasil UN menjadi satu-satunya syarat masuk PT.  PT boleh saja menolaknya saat ini. Tapi suatu saat nanti, seyogyanya wajib dilaksanakan. Dan batas waktu itu mesti terukur agar tidak berlarut-larut.***

Minggu, 15 Januari 2012

HITNYA BERITA DPR, MEMUAKKAN RAKYAT

DARI sebegitu banyak berita 'hit' (sengaja dalam tanda petik-tebal. pen) saat ini, berita-berita tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah salah satunya. Ulasan dan informasi tentang DPR cukup menyita waktu, tempat dan pikiran kita, minggu-minggu ini. Hari-hari kita seolah dipaksa membaca berita tentang lembaga dan orang parlemen yang sebutannya 'terhormat' ini.

Sayangnya berita-berita itu sangat memuakkan kita. Memuakkan rakyat. Hebatnya tidak hanya rakyat yang benci dengan informasi-informasi itu tapi sesama anggota dewan pun seperti saling menyalahkan. Sebutlah berita terbaru seperti renovasi toilet, pembuatan tempat parkir dan terakhir yang paling hit adalah berita renovasi ruang Badan Anggaran yang ukurannya hanya 10 x 10 meter tapi akan menghabiskan dana 20 M (Rp 20.000.000.000). Wah wah wah, benar-benar sulit otak kita mencernanya.

Apakah biaya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per meter persegi itu dapat disimpulkan sebagai bukti begitu sudah kayanya bangsa kita karena mampu menganggarkan duit segepok begitu hanya untuk renovasi ruang satu meter? Atau ini adalah indikasi bahwa para wakil rakyat yang bernama DPR itu sesungguhnya hanya orang-orang miskin cara berpikir dan berperasaan meski bergelimang harta? Jangan-jangan mereka sebenarnya tidaklah sehebat seperti yang selalu ditayangkan televisi dalam persidangan-persidangan, terutama kalau berhadapan dengan pemerintah dalam rapat-rapat kerja mereka? Seolah-olah mereka saja yang benar dan hebat dengan menuding-nuding dan menyalahkan pemerintah (eksekutif).

Yang pasti, kita memang semakin muak dengan kelakuan mereka bila membaca berita-berita itu. Tidak mampu rasanya kita mencari ruang di otak kita untuk membenarkan berbagai kejanggalan ini. Tidak aneh kalau rekan-rekan kompasianer juga ikut mengulas, memberi pandangan bahkan menghujat berita-berita hit DPR ini. Dan tulisan singkat ini pun adalah salah satu ungkapan rasa dari rakyat yang merasa dan melihat nyata begitu banyak kesulitan hidup yang masih dialami bangsa ini. Tidak sekedar data BPS yang menjelaskan masih tingginya tingkat kemiskinan bangsa ini tapi sehari-hari kita memang melihatnya.

Di Ibu Kota Negara tempat tegak-kokohnya gedung DPR sendiri tidak sedikit rakyat hidup miskin. Para gembel dan anak jalanan itu membuat setiap kita akan terenyuh melihat kehidupannya. Begitu juga di kota-kota lain di Indonesia. Tidak sulit mencari orang miskin yang kesulitan dan atau tidak dapat makan. Fakta nyata bahwa begitu banyaknya orang miskin tidak terbantahkan. Itu benar-benar ada.

Tapi berita penghamburan uang rakyat di gedung rakyat sendiri sungguh memilukan kita. Kita tidak akan pernah bisa menerima logika para wakil rakyat itu. Sungguh memuakkan. Bukan kita iri melihat kenyamanan mereka. Tidak juga dengki menyaksikan berbagai fasilitas yang mereka terima. Tapi bermewah-mewah di tengah kesulitan masyarakat kita juga, apakah wajar?

Di saat sebagian orang kaya dan pejabat di negeri ini menampilkan pola hidup sederhana para wakil rakyat ini masih asyik-maksuyuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Belum jugakah mereka sadar? Tambah lama kelakuan ini dipertontonkan, akan tambah lama pula usaha mengurangi dan menghilangkan kemiskinan di negeri tercinta ini. Ayo anggota dewan, ganti berita hitnya dengan yang tidak memuakkan.***
 
Copyright © 2016 koncopelangkin.com Shared By by NARNO, S.KOM 081372242221.