BREAKING NEWS

Jumat, 16 Desember 2011

Pulau-pulauku Menantiku

                                       ANDAI SAYA MENJADI ANGGOTA DPD-RI

BOLEHLAH saya bermimpi menjadi anggota DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), salah satu lembaga negara di republik ini. Menjadi anggota DPD-RI, seperti juga menjadi anggota DPR-RI adalah harapan dan incaran banyak rakyat terutama politisi. Dan kalau saya menjadi salah seorang anggota DPD-RI pasti ada harapan, keinginan dan tekad saya sebagai beban fungsi dan tanggung jawab saya yang sudah terpilih.
Sebagai rakyat Indonesia yang bermastautin (bertempat tinggal) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tentu saya akan menjadi perwakilan provinsi ‘segantang lada’ ini nanti. Yang pasti jiwa nasionalis saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah ini. Tanpa mengorbankan Indonesia sebagai sebuah Negara yang dihuni oleh 240-an juta jiwa, dengan 33 provinsi kewajiban saya adalah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang saya wakili, Kepri.
Saya wajib memahami bahwa tugas utama saya sebagai anggota DPD adalah sebagai penghubung antara kepentingan rakyat daerah pilihan saya yaitu Kepri dengan Pusat. Dalam fungsi legislasi, saya akan berkesempatan mengusulkan dan atau membahas usul sebuah undang-undang berkaitan dengan kepentingan daerah dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Maka hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah adalah fungsi pokok yang wajib menjadi tanggung jawab saya.
Saya tahu Kepri yang lahir dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 (pada awalnya bagian dari Provinsi Riau) dan baru mempunyai pemerintahan sendiri pada tahun 2005 dengan ditunjuknya Ismeth Abdullah sebagai pejabat gubernur serta memiliki gubernur defenitif –terpilih Ismeth Abdullah-- pada tahun 2005 melalui Pemilukada, jelaslah provinsi ke-32 ini dalam serba baru dan serba kekurangan. Keadaan serba baru dan serba kekurangan itulah sesungguhnya yang mesti menjadi perhatian pokok saya sebagai anggota DPD Kepri.
Provinsi dengan 2.408 pulau (besar-kecil) dan baru dihuni sebanyak 394 pulau, bahkan masih ada 1.350 pulau yang belum bernama, jika pulau-pulau itu digabungkan hanya berjumlah 10.595 km2 luas daratan. Bandingkan dengan luas lautannya yang mencapai 241.215 km2 atau sekitar 96%. Dengan daratan hanya 4 % sungguh provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, Philipina ini merupakan provinsi dengan posisi strategis dalam hubungan Internasional. Sebanyak 19 buah pulau bahkan berbatasan langsung dengan Negara-negara tetangga. Geografi yang khas seperti Itu harus menjadi perhatian dan tantangan saya sebagai anggota DPD Provinsi Maritim ini.
Oleh karena itu, sesungguhnya tugas berat saya sebagai anggota DPD daerah ini adalah bagaimana saya menghubungkan pulau-pulau yang menjadi penyangga dan penguat bukan hanya buat provinsi Kepri sendiri akan tetapi terlebih-lebih adalah sebagai penyangga dan pengokoh keberadaan republik ini. Saya tahu betul, rakyat di provinsi ini, terutama yang bertempat tinggal nun jauh di pulau-pulau terpencil itu, mereka sangat membutuhkan orang seperti saya. Saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan mereka agar mereka dapat hidup sama dengan masyarakat di tempat-tempat lain.
Di musim-musim tertentu, gelombang laut yang harus mereka hadapi sungguh dahsyat dan kejam untuk berhubungan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Di laut China Selatan sana, laut yang memisahkan Kabupaten Natuna dan Anambas dengan daerah lain, terkadang bisa mencapai gelombang setinggi mtujuh meter yang harus diharungi masyarakat. Sungguh menakutkan. Di pulau-pulau tempat sebagian besar penduduk hidup, fasilitas seperti komunikasi, listrik, air bersih dan lain-lain masih sangat minim. Begitu juga sarana prasarana pendidikan masih sangat terbatas. Dan itu pasti menanti saya.
Sungguh sangat berat tugas saya. Tapi saya mesti melakukannya. Itu tanggung jawab saya sebagai anggota DPD. Saya harus mempunyai program khusus yang sesuai dengan kebutruhan masyarakat di pulaua-pulau itu. Tanpa melupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kota-kota seperti di Batam, Tanjungpinang, Karimun, sesungguhnya fokus utama saya mestilah mereka yang bertempat tinggal di pulau-pulau itu. Pulau-pulau itu memang menanti saya. Saya akan 'satukan pulau' itu, apapun caranya.***

Senin, 12 Desember 2011

Rekening Gendut dan Sikap Kita

DULU, medio 2010 lalu, kepada kita disuguhkan heboh berita rekening ‘gendut’ yang diduga dimiliki dan atau melibatkan polisi. Begitu santer berita itu memenuhi ruang dan waktu-waktu kita. Hampir semua media masa memblow-upnya. Pagi- siang-malam ribut-ribut berita di layar kaca tidak terlepas dari berita rekening gendut yang diduga dimiliki anggota polri itu. Koran dan majalah pun memenuhkan halamannya dengan berita itu.

Kita tentu masih ingat gendang berita yang ditabuh Majalah Tempo edisi 28 Juni- 4 Juli 2010 yang sensasional itu. Sensasional? Ya, karena majalah edisi minggu akhir Juni ke awal Juli itu sempat menghilang dari peredaran di hari-hari pertama beredarnya. Sungguh heboh, waktu itu. Dan media cetak lain juga tidak kalah meramaikannya.Tapi lalu senyap dan berita rekening gendut itupun hilang bak ditelan bumi. Pandangan kita pun beragam menyikapinya.

Minggu-minggu  (sejak awal Desember 2011) lalu, kembali berita-berita rekening gendut marak memekakkan telinga. Kalau dulu dugaannya dimiliki aparat baju cokelat, kini pemiliknya diduga pegawai negeri sipil (PNS) yang juga sama-sama makan gaji dari uang rakyat. Hebatnya disebut-sebut PNS ini masih muda-belia dilihat dari status kepegawaiannya. Konon masih bergolongan rendah (pangkatnya) karena memang belum lama menjadi pegawai negeri.  Dan yang membuat kita berdecak 'kagum' (baca: geli), simpanan tabungan si PNS muda ini sangatlah besar. Bukan sebutan jutaan tapi sebutannya miliaran rupiah. Sungguh fantastis. Pandangan kita pun beragam dibuatnya. Yang pasti kita memang merasa aneh. Sungguh aneh melihat dan mendengar berita ini.

Sesungguhnya keanehan seperti itu bukanlah cerita baru di negeri berjuluk ‘taburan zambrut di tengah khatulistiwa’ ini. Dia adalah sejarah yang sebenarnya sudah lama ada. Hanya karena tidak terungkap selama ini, seolah-olah orang kaya 'aneh' di Indonesia ini tidak ada. Seolah-olah orang kaya di Negeri ini adalah orang kaya yang lumrah-lumrah dan normal-normal saja. Padahal jika dihitung dan diukur (dibandingkan) simpanannya itu dengan penghasilan resminya sungguh tidak seimbang. Pundi-pundi simpanan itu terlalu gendut berbanding penghasilan yang didapat. Tapi selama ini, ya itu seolah-olah tidak aneh. Biasa saja. Itukah pandangan kita?

Di Negeri tercinta yang begitu masih banyaknya pengemis, orang-orang miskin, orang tidak punya rumah, tidak makan, jadi gembel, penganggur, pencopet karena kelaparan dan lain-lain sejenisnya, ternyata di Negeri yang alamnya terkaya ini, banyak juga orang kayanya. Setiap tahun selalu ada orang-orang terkaya yang mengalahkan orang-orang terkaya di negeri tetangga yang diumumkan. Padahal di negeri orang sana, dengan kelompok orang miskinnya sudah sangat minim tapi orang kayanya jarang terdengar diumumkan. Tidak terdengar penduduknya yang terkaya di dunia. Aneh? Ah, ternyata itu juga tidak aneh selama ini.

Kini, setelah mata semua orang mulai terbelalak (mungkin mulai tersadar) betapa banyak keanehan di negeri ini bila melihat kekayaan vs kemiskinan, ribut-ribut rekening gendut marak kembali. Tiba-tiba orang terbayang episode gayus yang superkaya di usia muda yang memarakkan berita beberapa waktu lalu. Hah, tapi apa perlu diribut-ributkan? Jangan-jangan itu biasa saja. Dan jangan-jangan pandangan kita memang tidak ingin mempersoalkan.

Memang semua boleh berbicara: usut rekening mereka, hukum seberat-beratnya mereka, gantung mereka sampai mampus, permalukan mereka, buatkan kebun koruptor (macam kebun binanatang) buat mereka jika nyata-nyata mencoleng uang rakyat. Dan banyak lagi slogan yang dapat diciptakan. Ah,  jangan-jangan kalimat emosi itu karena kita belum mendapat kesempatan untuk korupsi saja. Jangan-jangan sebenarnya yang menghujat hanya berpura-pura saja.

Sekian tahun reformasi, yang dulu diharapkan mengubah cara pandang dan cara berpikir serta cara bertindak kita dari yang bobrok kepada yang lebih baik baik, ternyata itu belum terwujud. Sekian puluhan tahun kita merusak bangsa sendiri dengan sikap dan perilaku bobrok itu, dan  sekian tahun pula usaha memberantas korupsi dilakukan, tapi korupsi konon malah bertambah hebat. Dulu korupsi diam-diam dilakukan di bawah meja, kini korupsi dilakukan terang-terangan di atas meja (dengan pura-pura membuat peraturan untuk melegalkannya), bahkan dengan meja-mejanya sekaligus digarong oleh para koruptornya. Aneh? Ah, sepertinya sudah tidak aneh. Dan begitulah pandangan kita.

Rekening gendut? Ah, jangan-jangan ini trik lagi untuk meramaikan suasana, melariskan berita, dan akhirnya senyap tanpa usaha mengatasinya. Lalu? Ya, anggap saja biasa. Yang ketiban sial, mungkin nasibnya apes ya masuk penjara. (diedit ulang dari tulisan pada http://www.kompasiana.com/mrasyidnur)

Minggu, 11 Desember 2011

Tiga Tahun Emas SBY




MEMBACA  ulang sejarah, presiden Indonesia sejak awal merdeka hingga hari ini sudah sama-sama kita ketahui seperti apa dan apa yang mereka goreskan dalam lembaran sejarah untuk negara sebesar Indonesia yang mereka pimpin. Soekarno, sang proklamator --presiden pertama-- tak ada yang tak 'sangat mengaguminya' bahkan mengidolakannya sekaligus malah mengultuskannya. Sudah tahu pula kita bagaimana jasa dan pengorbanannya demi Indonesia awal merdeka yang dia terajui.

Soeharto, presiden ke-2 yang top dengan konsep pembangunan ‘repelita’ dan sempat berkuasa begitu lama juga, pun sudah sama-sama kita maklumi seperti apa dan apa yang dilakukannya selama berkuasa. Sebanyak rakyat yang menyanjungnya tapi tidak kurang juga yang menghujatnya.

‘Habibie, Gusdur dan Megawati pun sudah sama-sama dimaklumi kiprah mereka masing-masing ketika berkuasa. Tidak mudah menyebut yang satu lebih baik atau lebih jelek dari pada yang lainnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai manusia apalagi sebagai Kepala Negara pastilah mereka itu tidak akan sempurna. Mereka memang bukan superman.

Satu hal yang tak perlu dibantah adalah bahwa semua mereka sudah berusaha --setidaknya menurut pengakuan mereka-- bahwa mereka telah menunaikan tugas dan kewajiban mereka. Mereka pasti mengakui ke rakyat bahwa mereka sudah maksimal melakukan tanggung jawabnya. Tapi sudahkah berhasil seperti yang kita harapkan?

Mungkin terlalu gampang kalau kita menyebut semua presiden kita belum juga mampu mewujudkan cita-cita proklamasi yang intinya sudah tertuang dalam pembukaan UUD 45, ....melindungi segenap bangsa Indoneia dan seluruh tumpah darah Indonesia... memajukan kesejahteraan umum....dst sebagai harapan utama dari seluruh rakyat yang mereka pimpin. Untuk yang ini kita sepakat memang belum tercapai sampai detik ini sesuai harapan.

Soekarno mengakhiri kekuasaannya dengan catatan yang gelap. Itu yang terbaca dalam catatan sejarah. Soeharto naik menggantikannya tidak juga melalui cara-cara demokrasi yang diharapkan. Soeharto mengakhiri kuasa powernya tidak juga mulus-mulus amat. Dia dipaksa mahasiswa untuk berhenti berkuasa padahal dia belum ikhlas untuk itu.

Habibie, Gusdur dan Megawati memang sudah terasa nuansa demokrasi dalam mendapatkan kuasanya. Tapi persoalan pokok dari fungsi dan tanggung jawab sang presiden, sekali lagi adalah harapan kita sebagai rakyat, kiranya negara ini mampu mewujudkan keinginan rakyat untuk hidup sejahtera. Negara inibermartabat di mata negara dunia lain. Itu saja harapan kita sesungguhnya. Sampailah saat ini kita berada di era SBY. Akankah itu terwujud?

SBY yang sudah berkuasa secara demokrasi dalam dua periode dan masih tersisa tiga tahun menjelang 2014 nanti, kalau boleh berharap inilah kesempatan emas yang tersisa buat presiden ini mewujudkan harapan-harapan rakyat selama ini. Dan apakah resufle kabinet yang dilakukan medio Oktober lalu adalah dalam rangka usaha mewujudkan harapan tersebut? Hanya SBY yang tahu dan hanya waktu jua yang akan menyimpulkannya nanti.

Kalau saja, SBY dengan segala kuasa yang dimandatkan kepadanya dipaksakannya untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, maka kesempatan emas ini akan benar-benar menjadi 'hasil emas' kelak. Kalau misalnya kebobrokan yang mendesak saat ini adalah membasmi korupsi maka basmilah itu secara jantan tanpa pandang bulu. Kalau saat ini kebobrokan juga terletak pada penerapan hukum yang amburadul oleh polisi, jaksa dan hakim, maka benahilah itu secara konsisten dan objektif. Tapi jika kesempatan tersisa ini tidak juga dimanfaatkan maka entah kapan lagi kita bisa merasakan cita-cita proklamasi itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ah apakah ini tetap akan sekedar mimpi? (revisi dari judul yang sama pada   http://www.kompasiana.com/mrasyidnur
 
Copyright © 2016 koncopelangkin.com Shared By by NARNO, S.KOM 081372242221.