BREAKING NEWS

Senin, 16 Mei 2011

Mempertanggungjawabkan Kelulusan: Surat buat Sahabat

HARI ini, Senin (16/05) serentak di seluruh Indonesia diumumkan hasil Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, MA dan SMK. Di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau) pengumuman kelulusan UN diumumkan secara bersamaan waktunya pada pukul 16.00 WIB. Ketentuan waktu ini merupakan kesepakatan antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dengan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota se-Kepri.

Dari hasil pengumuman tersebut sudah diketahui ada sekolah yang berhasil meluluskan siswanya 100% dan ada pula yang kurang. Di satu sisi kelulusan 100% tentulah menggembirakan tapi di sisi lain ada beban moral dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya. Seratus persen artinya sekolah berhasil mencapai matlamat (harapan) yang digariskan sementara yang belum tentu perlu kerja keras lagi.

Satu hal yang tidak kurang penting dari kelulusan sempurna itu adalah bagaimana sekolah mempertanggungjawabkannya baik kepada sekolah sendiri terlebih kepada masyarakat (siswa, orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya) yang menjadi bagian dari kepentingan sekolah. Ini menjadi penting mengingat masih adanya sinyalemen UN yang tidak berjalan secara baik dan benar. Masih terdengar isue bocor (dibocorkannya) soal ujian oleh orang-orang tertentu kepada siswa peserta UN.

Memperhatikan dan menyimak sinyalemen itu sesungguhnya itu bukan berita baru. Banyak sudah orang (pihak sekolah, termasuk Kepala Sekolah) yang tahu. Masyarakat pun juga konon tahu kalau UN tidaklah semurni yang direncanakan. Di sana sini selalu ada kecurangan.

Tulisan ini, saya tulis dan sampaikan kepada para sahabat --guru ataupun para Kepala Sekolah-- yang terlibat langsung mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Harus saya akui tidak semua para sahabat akan menganggap penting surat saya ini. Tapi bagi saya ini penting karena sinyalemen dan siue kebobrokan pelaksanaan UN tidak dapat dipandang sederhana.

Akuntabilitas dan objektifitas pelaksanaan UN bukan semata tuntutan peraturan yang termuat pada POS (Prosedur Operasi Standar) UN dan Permendiknas tentang pelaksanaan UN saja. Kejujuran pelaksanaan UN adalah harga mati yang akan menjadi taruhan dan beban sekolah, khusunya Kepala Sekolah. Kejujuran pelaksanaan UN tidak boleh dikalahkan oleh keinginan Kepala Sekolah untuk sekedar meluluskan 100% belaka.

Kelulusan 100% yang dibangga-banggakan (apalagi berani mengekspos di koran) mempunyai tanggung jawab yang teramat berat dan menakutkan. Berat karena kelulusan 100% artinya seluruh peserta UN adalah peserta yang mampu menjawab dengan benar soal-soal UN tanpa bantuan. Tidak dengan mencontek ke teman dan atau dapat jawaban dari guru.

Jika saja ternyata jawaban yang mereka buat di lembaran jawaban UN itu adalah hasil kerja mencontek dan atau hasil bocoran dari guru, masyaallah itu namanya penipuan. Seorang anak yang menipu, kelak secara pribadi akan terus menjadi penipu. Lebih berbahaya jika yang menipu tidak hanya siswa tapi sekolah (guru atau kepala sekolah). Maka sekolah itu artinya sudah sengaja akan menghancurkan pendidikan bangsa ini.

Di sinilah letak tanggung jawab yang harus menjadi perhatian semua pihak. Jadi, kelulusan UN tidak semata mendapatkan kelulusan untuk dapat ijazah tapi jauh lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran itu sendiri. Kini, ya tepuk dada tanya selera: seperti apakah hasil UN di sekolah kita? *** (Surat terbuka ini sebaiknya dibaca oleh semua)

Rabu, 04 Mei 2011

Hardiknas dan Hukuman Gayus

WALAUPUN hukuman Gayus dari tujuh tahun menjadi 10 tahun belum sama dengan tuntutan jaksa yang menuntut 20 tahun namun tambahan tiga tahun oleh Pengadilan Banding tetap mempunyai nilai pendidikan bagi semua orang. Hukuman tujuh tahun plus denda 300 juta rupiah dan subsider kurungan enam bulan oleh Pengeadilan Negeri Jakarta Selatan (berita Yahoo News http://id.berita.yahoo.com/hukuman-gayus-.... diakses 04.05.11) sesungguhnya memang masih sangat tidak adil berbanding hukuman yang diterima pencuri ayam yang terkadang babak-belur dulu oleh masyarakat baru masuk pengadilan.

Nilai pendidikan pertama yang dapat dipetik tentu saja konsistensi para hakim banding yang tidak ingin mengurangi hukuman Gayus. Malah dia menambah tiga tahun berbanding keputusan hakim Pengadilan Negeri sebelumnya. Mengapa ini disebut mempunyai nilai pendidikan karena dulu, para hakim di Pengadilan Banding selalu menjadi tempat para penjahat (terutama koruptor) untuk bernegosiasi pengurangan atau bahkan penghapusan hukuman.

Mengapa dulu para hakim di Pengadilan Banding sering mengurangi atau menghapus hukuman para koruptor? Tentu saja jawabannya sederhana saja: ada uang hukum melayang. Jadi, uanglah yang membuat keadilan itu tidak bisa berdiri tegak. Yang uangnya melimpah bisa membeli apa saja termasuk membeli hukum.

Sekarang pun sebenarnya hukum juga belumlah mampu tegak kokoh. Kecuali koruptor yang disidik dan diadili oleh dan melalui relnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sesungguhnya masih banyak kasus-kasus kejahatan yang dihukum dengan tuntutan yang tidak wajar. Orng miskin akan cemburu melihat orang kaya dihukum karena tuntutan hokum untuk mereka selalu terasa rendah. Sementara orang kaya semakin semena-mena menghukum –lewat aparat hukum—orang miskin dengan tuntutan yang terkadang menyakitkan hati.

Bersempena peringatan Hardiknas yang di sekolah gaungnya selalu dibesarkan, sudah seharusnya pemerintah, penyelenggara pendidikan dan siapa saja yang berkecimpung di pendidikan untuk memberikan kesadaran hukum bagi para siswa khususnya, dan keluarga sekolah pada umumnya. Kesadaran hukum di sekolah seharusnya sesuatu yang mutlak. Dia sama pentingnya dengan semua pelajaran yang ditetapkan kurikulum itu sendiri.
Harus diakui penerapan ketentuan dan peraturan sekolah (tata tertib) baik buat guru maupun buat siswa tidaklah selalu mulus dan mudah. Tingkat pelanggaran tata tertib (hukum) di sekolah di manapun saat ini belumlah zero persen. Selalu ada pelanggaran tata tertib di sekolah siswa bahkan guru.

Kasus Gayus, dari awal ia ditangkap hingga ia dihukum saat ini sesungguhnya memiliki kandungan pembelajaran kesadaran hukum oleh dan buat siapa saja. Tidak hanya aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) yang bisa memetik pembelajaran hukumnya tetapi kita semua bisa memetik memanfatkan pembelajaran hukumnya.

Para aparat hukum, seperti sudah banyak dijelaskan dalam berita dan pemberitaan, bagaimana keteledoran dan kekeliruan mereka dalam penanganan kasus Gayus ini sejak awal. Masyarakat pun tidak semua berpikir mengenai kejahatan Gayus dan kelompoknya. Maka kekeliruan itu, seharusnya tidak terus-menerus berlanjut. Jangan lagi mau hanyut dalam kenikmatan pelanggaran hukum seperti selama ini. Orang Indonesia semuanya harus bangkit. Dan peringatan Hardikanas sudah sejatinya menjadi momen untuk itu. Apakah kita sudah siap?***
 
Copyright © 2016 koncopelangkin.com Shared By by NARNO, S.KOM 081372242221.