BREAKING NEWS

Minggu, 13 Maret 2011

Toleransi Pelanggaran dan Misi Sekolah

SATU kebiasaan yang tidak asing dan selalu terlihat di tengah-tengah kehidupan dan keseharian kita adalah sikap pembiaran pelanggaran dengan alasan karena pelanggaran kecil. Melihat masyarakat melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arus jalan satu arah, atau anak muda yang berbonceng kenderaan roda dua melebihi ketentuannya, masyarakat seperti membiarkan saja. Menyaksikan anak berkelahi, orang mencuri atau berjudi, sebagian masyarakat pun cendrung tidak ambil peduli.

Di sekolah, komunitas masyarakat yang cukup kecil, masyarakat terdidik, walaupun ada tata tertib yang mengatur keluarga sekolah, pun tidak kurang terjadi pelanggaran yang terbiarkan. Aneh, lebih banyak warga sekolah yang terlihat kurang peduli dari pada yang berpartisipasi mengatasi bermacam pelanggaran yang terjadi. Semisal ada siswa yang terlambat datang, sebagian guru sepertinya tidak mempermasalahkannya. Siswa mencontek (curang) dalam ujian terkadang juga dibiarkan oleh guru pengawas. Bahkan siswa yang ketahuan merokok, ternyata ada guru yang pura-pura tidak tahu. Belum lagi yang melakukan perbuatan asusila dan masih banyak contoh pelanggaran lain tentunya.

Di tengah masyarakat sendiri juga banyak ditemukan berbagai kelakuan dan perbuatan keliru yang terjadi yang juga seolah mendapat toleransi dari masyarakat lainnya. Melihat tetangga sebelah rumah berbuat mesum, misalnya, orang tak hendak menegurnya. Alasannya sederhana saja: itu bukan urusannya. Jika di sebelah rumah ada yang berbuat tidak sesuai dengan tatakrama, ah biar saja, itupun bukan hal kita. Itulah sikap yang tidak kurang kita saksikan di sekeliling kjita.
Toleransi, sesungguhnya tidaklah keliru. Memaafkan tindak-tanduk siapapun yang secara aturan memang tidak salah, memang baik. Tapi jika toleransi menyangkut pelanggaran dan kekeliruan yang sengaja dilakukan tentulah tidak baik. Harusnya tidak semua toleransi bernilai baik. Yang pasti, toleransi terhadap pelanggaran itu nyata-nyata tidak baik. Itu tidak boleh dibiarkan.

Memiliki dan menyimpan toleransi terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di depan kita, sekecil apapun pelanggaran itu dilakukan, itu adalah sikap tidak terpuji. Pesan orang tua-tua alim-ulama bahwa yang benar itu haruslah dikatakan benar, jangan campurkan yang benar dengan yang salah, seyogyanya dipegang erat-erat. Walaupun untuk mengatakan yang benar itu terkadang juga pahit, dia tetap harus dikatakan sebagaimana adanya kebenaran itu. Bahkan tidak cukup hanya sebatas dikatakan. Harus pula dilaksanakan. Memantapkan di hati bahwa kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan (kekeliruan) adalah sikap yang dapat mendorong seseorang untuk tidak bertoleransi pada pelanggaran.

Risiko keberanian mengatakan dan melaksanakan kebenaran dalam rangka tiada toleransi dalam setiap pelanggaran pastilah ada memang. Pelaku pelanggaran, orang-orang tak bertanggung jawab, koruptor, manipulator dan siapa saja yang suka melawan hokum akan menentang. Itu adalah konsekuensi mempertahankan kebenaran itu sendiri. Dan itu adalah perjuangan. Sementara setiap perjuangan memanglah harus ada pengorbanan. Risiko-risiko itulah pengerobanan yang mutlak dipertahankan. Selama toleransi pelanggaran tetap dipelihara maka akan terus terjadi pelanggaran di antara kita.

Tidak berlebihan timbul dugaan bahwa berbagai pelanggaran dalam skala besar dan menasional yang selalu menghiasi media massa, mungkin saja bermula dari berbagai pelanggaran kecil dalam skala lokal yang terus-menerus dibiarkan dengan alasan toleransi. Korupsi dan manipulasi yang telah menghancur negeri ini boleh jadi karena masyarakat selalu tidak mau peduli ketika menemukan pelanggaran hukum walau kecil di sekitarnya.

Kebiasaan itulah yang dalam waktu lama memang terbiar, akhirnya dianggap tidak lagi sebagai sebuah pelanggaran. Dan ketika pelanggaran itu sudah masuk ke ranah gangguan kemasyarakatan, barulah timbul penyesalan. Dan ketika keadaan sudah sampai pada bagaikan ‘nasi sudah menjadi bubur’ barulah ramai-ramai menyesal. Tapi apa lagi yang dapat dilakukan? Paling juga masing-masing kita akan saling menyalahkan. Masyarakat menyalahkan aparat hukum sementara aparat hukum akan menyalahkan masyarakat. Lingkaran benang kusut itu semakin mengusutkan otak kita untuk mencari penyelesaiannya.

Sebelum ‘bubur’ itu benar-benar tidaklagi bisa berguna maka kebiasaan membiarkan pelanggaran terjadi di tengah-tengah kita kiranya mesti direnungkan untuk diubah. Tidak boleh semestinya bertoleransi terhadap pelanggaran, siapapun yang melakukan pelanggarannya. Perinsip ‘kena di mata dipicingkan, kena di perut dikempeskan’ tidak boleh lagi. Dalam penerapan hukum dan ketentuan tidak boleh ‘pandang-bulu’. Tidak boleh juga ‘pilih-kasih’ hanya karena mengenai diri dan orang-orang di sekeling sendiri.

Jika hukum dapat diterapkan secara obyektif yang dinmulai dari mengurangi bahkan menghilangkan ‘toleransi pelanggaran’ maka ketika itulah hukum baru bisa tidak pilih kasih. Akan lahirlah suatu saat, semua kita taat-hukum, semua kita saling ingatkan kesalahan, semua kita saling beri-saling menerima. Dan dari mana itu kita mulai?

Komunitas sekolah dan pendidikan, haruslah memulai dari sekolah dan atau lembaga pendidikan yang ada. Peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan pemerintah sebagai stake holder pendidikan berkewajiban melaksanakan misi ini. Semua wajib bahu-membahu melaksanakan kebenaran hukum sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Sekolah yang dengan beban misi mencerahkan masyrakat bangsa demi kesejahteraan bangsa hanya akan tercapai bilamana semua komponen bekerja sama mewujudkannya. Semoga.

Sabtu, 12 Maret 2011

Basmi Korupsi dengan Densus Polisi

UNTUK menangkal teroris polisi memiliki satuan elit yang tak asing di telinga, Detastemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Sudah diketahui masyarakat bagaimana sepak terjang pasukan khusus ini. Jika ada seseorang diduga anggota teroris meskipun masyarakat umum tidak tahu-menahu, pasukan ini dapat mengendusnya dimanapun berada. Ciumannya tajam. Sorotan matanya menembus seribu lapis tembok tempat persembunyian para teroris.

Masih hangat bagaimana Dr. Azhari dan Nurdin M. Top serta para pengikutnya yang licin kata polisi tetapi tetap dapat ditangkap Densus 88. Hebatnya lagi, setiap yang diburu pasukan ini akan berujung di tangan maut. Orang tidak dapat bertanya lagi apakah benar semua yang ditembak itu teroris yang sesungguhnya atau teroris dalam tuduhan. Sayang memang, mereka yang dicap teroris itu tidak berkesempatan membvela diri dan menjelaskan tuduhan itu di depan pengadilan.

Oleh kelompok yang pro kepada orang-orang yang mengaku sebagai mujahid itu, polisi dianggap tidak fair. Polisi tidak becus menangani penjahat macam Azhari dan Nurdin M. Top itu. Seharusnya teroris itu tidak langsung dibunuh. Tangkap mereka hidup-hidup. Pakai orang-orang itu mencari teman-temannya yang lain selain mereka berkesempatan membela diri di pengadilan. Tapi Densus 88 tetap pada protapnya. Yang sangat jengkel kepada kelompok Nurdin menganggap Densus 88 adalah ‘dewa’ yang pantas dipuja.

Detastemen Khusus 88 Antiteror sudah terbentuk sejak sebelum Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Timur Pradopo berkuasa di puncak kepolisian RI. Apakah karena Pak Timur begitu bangga dengan ‘hasil karya’ satuan khusus pemburu teroris sampai-sampai di zaman dia berkuasa muncul ide pembentukan satuan alit kepolsian yang mirip. Di depan kamera wartawan Kapolri mencetuskan ide pembentukan satu lagi pasukan elit kepolisian: Detastemen Khusu Antianarkis.

Boleh berdebat pro-kontrra atas ide pembentukan pasukan khusus ini. Tapi latar belakangnya jelas berbarengan dengan begitu tingginya anarkisme di tengah masyarakat. Jika ada persoalan yang sepintas sepele saja, sering diselesaikan dengan cara kekerasan. Masyarakat yang tidak suka pada pasangan selingkuh alias kumpul-kebo di daerahnya, misalnya, mereka akan merangsek ke kediaman pasangan mesum itu. Lalu menyeret keluar, memukul bahkan membakarnya. Sungguh tak berperi tindakan itu. Nasib yang sama juga sering dialami maling sekelas ‘maling ayam’.

Jika masyarakat tidak suka kepada Pak Lurah/ Kades atau Pak Camat yang tak kunjung menyelesaikan persoalan tanah mereka misalnya, maka masyarakat juga cenderung bertindak berutal dan anarkis. Pejabat malang ini bisa bernasib apes seperti maling ayam juga. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mencerminkan betapa masyarakat mudah brutal dan anarkistis.

Timbulnya ide pembentukan Detastemen Antianarkis adalah jawaban yang disodorkan oleh Pak Timur Pradopo untuk mengatasi realita tingginya tingkat anarkis masyarakat. Perbedaan beragama dan berkeyakinan juga terbukti menimbulkan sikap anarkis. Hanya detastemn ini belum benar-benar terbentuk. Kita juga tidak tahu angka berapa yang akan dipakai untuk kode namanya. Tentu tidak angka 88 karena angka itu sudah dipakai untuk yang anti teroris. Bisa angka 99 atau angka berapa. Yang pasti sampai saat ini pasukan elit baru itu belum ada. Dan tidak akan ada dalam waktu dekat. Jadi Densus 99 (ini khayalan saya saja) memang belum ada.

Belum juga dibentuk, sudah muncul pro-kontra. Sejauh ini lebih banyak masyarakat menolaknya dari pada pendukungnya. Ada kekhawatiran, jangan-jangan polisi akan lebih anarkis dari pada masyarakat yang dituduh anarkis itu. Jangan-jangan polisinya nanti akan bertindak begitu brutal kepada setiap masyarakat yang diduga anarkis. Kekhawatiran yang beralasan.

Lalu? Dari pada pro-kontra pembentukan Densus 99 Antianarkis kian panjang, usul saya kepada Pak Kapolri, alangkah baiknya saat ini Kapolri membentuk satu detastemen khusus untuk memberantas korupsi. Bukankah kejahatan korupsi saat ini sudah jauh lebih berbahaya dan membahayakan dari pada teroris yang sudah dibasmi.
Andai Detastemen Khusu (Densus) 00 –nama ini juga hanya khayalan saya saja—benar-benar ada maka tugas pertama Densus ini pasti akan lebih mudah. Kejahatan korupsi yang akan diberantas oleh ‘Densus 00’ ini tentu akan dimulai dari korp kepolisian sendiri. Bukankah ada tuduhan ke pihak polisi juga yang tidak pernah bisa dibuktikan? Selalu ada yang menuduh oknum polisi terlibat korupsi atau kejahatan sejenis. Tapi selalu tidak dapat dibuktikan. Maka pasukan elit yang –andai dibentuk—inilah yang akan membasminya.

Tugas membasmi korupsi juga jauh lebih mudah buat pasukan khusus ‘antikorupsi’ ini karena mereka akan memulainya dari dalam korp sendiri. Sesudah institusi kepolisian bersih dari korupsi, mental anggota Polri juga tidak lagi bermental korup maka Densus 00 Antikorupsi akan bergerak keluar.

Institusi kedua yang akan mereka obrak-abrik kemungkinan adalah kejaksaan. Kita tahu di situ juga diduga banyak sarang korupsi. Selama ini juga tidak bisa dibuktikan. Seperti juga di institusi kepolisian, di kejaksaan hanya kita dengar dugaan korupsi. Kecuali beberapa yang sudah dicokok KPK, banyak tuduhan korupsi kepada pegawai lain. Tapi itu tadi, tidak bisa dibuktikan karena yang harus membuktikannya adalah jaksa sendiri. Ya, susah. Jawabnya andai ada Densus Antikorupsi pastilah pasukan elit ini akan tahu di mana saja korupsi bersarang. Dengan demikian KPK juga bisa dibubarkan sebagaimana diharapkan koruptor. Tapi koruptor tentu tidak bisa tidur nyenyak karena akan diendus terus oleh Densus 00 Antikorupsi.

Lalu? Ya, lalu andai saja kepolisian membentuk Detastemen Khusus Antikorupsi, nyahlah korupsi dari bumi pertiwi. Akankah benar-benar terbentuk? Hanya Polri yang bisa menjawab. ***
 
Copyright © 2016 koncopelangkin.com Shared By by NARNO, S.KOM 081372242221.