BREAKING NEWS

Jumat, 25 Februari 2011

Menghilangkan Kebiasaan Mencontek dalam UN

SEJATINYA kebiasaan mencontek dalam setiap ujian, terutama dalam Ujian Nasional (UN) sudah harus dihilangkan. UN yang akan dilaksanakan medio April nanti dan dengan kriteria kelulusan yang jauh berbeda berbanding tahun lalu, kiranya menjadi momen untuk itu. Menurut Permendiknas No 45 Tahun 2010 tentang kriteria kelulusan UN TP 2010/ 2011 bahwa kelulusan peserta UN akan menggabungkan rata-rata nilai-nilai rapor (40%) dengan hasil UN (60%). Artinya kemungkinan lulus akan lebih tinggi berbanding ketentuan sebelumnya. Maka tradisi mencontek karena memaksakan lulus dalam UN harus sudah dihilangkan. Tapi tulisan ini masih menyisakan pertanyaan: apakah mungkin?

Keraguan itu muncul tidak lain karena banyak yang skeptis dan pessimistis bahwa kebiasaan mencontek dalam UN akan bisa dihilangkan. Diakui atau tidak bahwa ternyata kebiasaan mencontek bukan saja ada akan tetapi benar-benar sudah merasuk ke jiwa peserta didik (siswa) di negeri ini. Setiap tahun dilaksanakan UN, setiap tahun pula kasus kecurangan dalam UN muncul. Padahal begitu ketatnya peraturan pelaksanaan UN dibuat sebagai antisipasi kebiasaan tak jujur tersebut.

Kebiasaan mencontek tidak lagi sekedar perbuatan spontan yang dilakukan sewaktu-waktu tanpa rencana oleh peserta didik. Kebiasaan mencontek sudah benar-benar menjadi bagian kebiasaan hidup sebagian besar para peserta didik. Dari sekolah rendah (di Pendidikan Dasar) hingga ke sekolah menengah (SLTA) bahkan di Perguruan Tinggi, tradisi mencontek selalu ada dan tidak mudah pula menghapusnya.

Sulitnya melaksanakan UN yang bersih, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan objektif di Indonesia, salah satu sebabnya adalah karena bercokolnya mental mencotek dalam setiap diri peserta didik selama ini. Berbagai cara dilakukan Pemerintah dan BNSP (Badan Nasional Standar Pendidikian) agar UN benar-benar murni pelaksnaannya dan murni pula hasilnya.

Pemerintah berusaha dan berkepntingan untuk melaksanakan UN dengan baik karena sudah diamanatkan oleh Undang-undang Sisdiknas (UU No 20/ 2003) dan PP No 19/ 2005. Berbagai aturan dikeluarkan. Untuk UN tahun ini, Kemendiknas mengeluarkan Permendiknas No 45 tentang Kriteria Kelulusan dan No 46 tentang Pelaksanaan UN sementara BNSP sebagai pelaksana yang diamanatkan undang-undang mengeluarkan peraturan No 0148/ SK-POS/ BNSP/ I/ 2011 tentang POS (Prosedur Operasi Satandar) UN sebagai panduan. Cukup bagus Permendiknas dan POS-UN itu secara teoritis. Tapi apakah sebagus itu di praktek?

Dalam Peraturan ditegaskan bahwa setiap pelaksana UN –dari Pusat sampai sekolah-- wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan –bahan dan penyelenggaraan—UN serta menerapkan perinsip kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan UN. Realita di lapangan, masih ada sekolah yang sengaja mengatur dan membocorkan rahasia dengan membagi-bagi jawaban kepada peserta. Antara satu siswa dengan yang lainnya juga saling memberi jawaban UN. Tradisi contek-mencontek dalam UN selama ini masih temukan.

Tidak sekedar antar siswa yang saling mencontek, para guru dan bahkan Kepala Sekolah pun diduga ikut-ikut terlibat. Berbagai strategi kotor dan curang dilakukan sekolah. Penyebabnya selalu dikatakan karena kriteria kelulusan yang hanya menggunakan UN semata.

Penelitian sederhana yang dilakukan di kelas membuktikan bahwa kebiasaan dan keinginan mencotek itu hampir merata di kalangan siswa. Sulit mencari siswa yang benar-benar steril dari keinginan dan kebiasaan mencontek dalam ujian. Setiap siswa yang ditanya, “Apakah pernah mencontek/ menerima jawaban dalam ujian?” Hampir semua menjawab dengan jujur bahwa selama menjadi siswa (kalau peserta didik di SLTA berarti sejak SD sampai SLTP) mereka melakukan kebiasaan mencontek. Paling tidak pernah menerima jawaban dari teman-temannya. Bahkan ada yang mengaku bahwa ketika UN di SLTP juga dapat jawaban dari para guru.

Jika ditanya, “Apakah ada yang tidak ingin mencontek dalam ujian?” Ternyata jawabanya tidak ada. Artinya, kebiasaan menconrek itu memang sudah mendarah-daging.
Apakah ini memalukan? Tentu saja. Tapi apakah ini akan ditutup terus? Tentu tidak. Sekolah harus berani, paling tidak menyebutnya secara terbuka. Mengakui kekeliruan itu guna diperbaiki. Jangan lagi ditutup seolah-olah semuanya berjalan jujur.

Jadi, betapa sudah beratnya permasalahan mental pencontek ini. Kalau tetap terbiar, tidak akan pernah ada ketenangan dan kenyamanan dalam setiap kali ada ujian. Mental pencontek akan selalu tertekan jika ada ketentuan dan kebijakan untuk meluruskannya. Ketika Pemerintah membuat kebiajakan baru dengan menambah jumlah paket soal dari dua paket (2009/ 2010) menjadi lima paket pada tahun 2010/ 2011 ini, banyak siswa yang risau dan panik. Bahkan guru pun ada yang disinyalir ikut-ikut panik. Jelas kerisauan itu berkaitan dengan kian sulitnya kesempatan menconetek dalam UN. Jika teman di kiri-kanan dan muka-belakang tidak lagi sama paket soalnya yang berarti jawababnya juga akan berbeda maka sulit untuk melakukan kebiasaan mencontek.

Itulah sebabnya tulisan ini masih ragu, apakah mungkin menghilangkan kebiasaan contek-mencontek dalam UN. Tapi harusnya memang bisa dan harus berusaha untuk menghilangkannya. Fungsi UN sebagai alat pengukur dan penilai kompetensi peserta didik secara nasional tidak akan pernah tercapai jika pelaksanaan UN tidak juga jujur, objektif dan akuntabel.

Beberapa langkah yang mungkin dapat ditempuh untuk menghapus kebiasaan mencontek antara lain, Pertama; harus lebih gencar dan terus-menerus mengingatkan bahwa mencontek dan memberi jawaban dalam ujian itu adalah perbuatan yang salah. Itu dosa karena ada kebohongan di dalamnya. Kebiasan ini tidak saja merendahkan mutu UN-nya tapi juga merendahkan martabat peserta dan pelaksananya. Sekolah atau siapa saja jangan hanya sekedar mencari kelulusan dengan persentase yang tinggi. Jangan tutup mata terhadap kecurangan dalam ujian.

Kedua; sanksi yang jelas dan tegas wajib dilaksanakan. Ketentuan dan tata tertib yang suddah disusun –di Permendiknas dan POS—janga hanya tinggal di kertas saja. Pasal 26 tegas mengatakan, “Perseorangan, kelompok, dan/ atau lembaga yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/ atau kecurangan dalam penyelenggaraan UN dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku,” Tentu jika siswa melanggarnya dengan mencontek, terapkan hukuman sudah eksplisit terurau dalam ketentuan itu. Jika guru atau siapa saja yang melanggar (dengan menyebarkan jawaban) juga harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Mental yang terlanjur rusak karena hanya berpikir lulus saja seperti selama ini, harus diperbaiki juga.

Ketiga adalah dengan lebih meningkatkan peran PT (Perguruan Tinggi) sebagai koordinator pengawas UN di sekolah (Pasal 17 ayat 2). Ada anggapan selama ini bahwa efektivitas pengawas UN belum sesuai harapan peraturan. Rasa sayang dan kasihan terkadang salah pasang.

Keempat adalah dengan menyesuaikan system rekrutmen kepegawaian berdasarkan perestasi jujur yang diperolah seseorang dalam pendidikan. Seseorang yang berhasil memperoleh nilai yang baik dengan cara jujur dan bertanggung jawab haruslah lebih diprioritaskan dari pada yang memperoleh nilai lebih rendah. Jangan sebaliknya.
Yang terjadi selama ini, tamatan dengan nilai seperti apapun (jujur dengan tak jujur prosesny) tidak ada pengaruhnya dalam rekrutmen kepegawaian. Justeru yang lebih berpengaruh adalah hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Pemerintah harus menghargai peserta bermenmtal juujur dan bertanggung jawab dari pada sekedar hubungan kekeluargaan.

Sesungghunya pasti masih tetap ada peserta didik yang jujur di sekolah dan belajar dengan baik. Mereka pasti mengikuti ujian dengan tidak mencontek. Tapi ketika dia merasa sudah bekerja keras untuk belajar dan memperoleh nilai-nilai yang baik dalam kelulusan, ternyata sering kalah oleh teman-temannya yang tak jujur, bernuilai lebih jelek tapi mempunyai koneksi lebih baik maka akan sulitlah menghapus kebiasaan buruk itu.

Dengan perubahan kebijakan dan beberapa ketentuan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan UN tahun ini kiranya sekolah juga berubah sikapnya, jika selama ini belum sesuai ketentuan. Namun jika sekolah sudah memenuhi segala ketentuan dengan segala harapan dan risiko yang ditimbulkannya dalam UN maka teruskanlah jalan itu. Semoga UN tetap menjadi ujian kejujuran bagi siapa saja yang cinta pendidikan.***
Email: mrasyidnur@yahoo.co.id

Kamis, 17 Februari 2011

Ketika Ali Moechtar Ngabalin Menyulut Emosi

DENGAN berapi-api, khas seorang orator, suara tinggi mirip orang mencaci-maki, Bang Ali (jangan salah, ini bukan mantan gubernur DKI yang terkenal itu tapi ini adalah mantan anggota DPR-RI yang selalu bersuara tinggi: Dr. Ali Moechtar Ngabalin, MA yang sore dan malam itu di panggil Bang Ali) di tengah-tengah masyarakat Karimun, Senin (14 Februari 2011 M bertepatan 12 Rabi’ul Awal 1432 H) mampu memukau dan menyulut emosi jamaah yang memadati Masjid Agung Kabupaten Karimun.

Di tengah berjubelnya manusia dalam masjid termegah, terindah dan sekaligus terbesar di Kabupaten Karimun yang berpenduduk kurang lebih 250 ribuan jiwa itu Ali Moechtar Ngabalin tidak saja membuat jamaah terkadang terbahak mengikuti selipan lawakannya tapi terkadang juga berhasil menyulut dan meningkatkan emosi dan perasaan jamaah yang begitu serius mengikutinya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad tingkat kabupaten (di Kabupaten Karimun Negeri Berazam ini memang ditradisikan peringatan hari-hari besar Islam itu berjenjang dari Desa-Kelurahan bahkan dari masjid-masjid-surau yang ada di RT-RW hinggalah ke tingkat kabupaten) ini buat Ali Moechtar Ngabalin serasa istimewa.

“Dari 400-an kabupaten yang sudah saya kunjungi, inilah masjid tempat pengukuhan BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda-Remaja Masjid Indonesia) yang paling indah dan paling megah yang saya lihat,” begitu ucapan Ali Moechtar Ngabalin dalam pembuka ceramah Maulid Nabi Muhammad Saw malam itu. Ali Moechtar diundang oleh Pemda Karimun disamping sebagai penceramah peringatan hari bersejarah Islam itu (ke Karimun pernah datang Aa Gym, Arifin Ilham dan banyak da’i kondang Ibu Kota lainnya dan ini juga salah satu khasnya Pemda Karimun) juga sekaligus menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Daerah BKPRMI Kabupaten Karimun masa bakti 2010-2014 oleh DPW BKPRMI Provinsi Kepri. Ali Moechtar Ngabalin adalah Ketua Umum DPP BKPRMI untuk periode kedua.

Istimewa yang dimaksud Ali Moechtar Ngabalin adalah karena katanya tidak pernah ada presidennya BKPRMI harus turun ke bawah hanya untuk menghadiri pengukuhan BKPRMI Kabupaten. “Saya sampai turun ke bawah menyaksikan pengukuhan ini,” katanya sore hari dalam pemberian motivasi kepada para pengurus BKPRMI dan anggota remaja masjid yang hadir pada Rapat Kerja (raker) sekaligus pengukuhan siang menjelang sore itu. Dia pesankan ke para peserta raker dan terutama para pengurus untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Karimun bahwa Karimun sebagai Negeri Melayu itu identik dengan Islam. “Jangan mengaku orang Melayu kalau tidak melaksanakan syariah Islam,” katanya menyulut dan membina emosi pendengarnya.

Pembinaan emosi Islami inilah yang tampaknya dan memang harus ditekanka Ali Moechtar Ngabalin pada malam hari, ketika dia menjadi penceramah di hadapan ribuan jamaah kota Karimun. Dengan suaranya yang lantang, berkali-kali Ali Moechtar Ngabalin menyebut betapa Negara ini bisa dan akan hancur suatu saat nanti jika para penduduk dan para pemimpinnya tidak mampu mengatur dan mengendalikan emosi. “Lihatlah betapa banyaknya berita pejabat yang korupsi. Di rumah pura-pura baik dan jujur sama isteri; ke masjid dan surau rajin ibadah malam dan subuh hari; tapi di kantor masih teruuuus saja korupsi. Mau kemana negeri ini?” tanyanya berapi-api.

Ali Moechtar Ngabalin tidak ragu-ragu menyebut orang-orang munafiq yang telah merusakkan Indonesia ini. “Saya tidak hanya ketika menjadi anggota DPR-RI dulu, bersuara lantang begini. Sampai hari ini saya belum berhenti, dan tidak akan berhenti berteriak tentang kebobrokan para pejabat ini.” Dia juga bercerita bagaimana anggota Dewan yang duduk di berbagai komisi membagi-bagi dan mencuri uang rakyat dengan bermacam alas an dan trik. Bagaimana orang pusat memeras orang daerah. Pokoknya Bang Ali ini memang masih belum berubah seperti yang kita saksikan dulu di telivisi ketika dia berdebat keras di parlemen.

Dia mengingatkan betul kepada semua yang hadir –juga kepada para pendengar radio FM Canggai Putri dan radio Azzam serta RRI yang menyiarkan langsung malam itu—bahwa peringatan maulid yang setiap tahun diperingati hendaknya mampu menyulut dan membina emosi manusia agar pikirannya juga dapat terkendali. Bila emosi dan cara berpikir dapat terkendali maka tindakan dan perbuatan pun akan terkendali. Tidak akan ada kelakuan yang tak sesuai bisikan hati yang suci.

Saya (penulis.pen) berpikir memang inilah tugas berat masyarakat saat ini, lebih-lebih yang berlebel pemimpin. Entah pemimpin di rumah (tangga) sendiri, entah menjadi pemimpin di desa/ lurah, camat, sampai bupati/ walikota atau setingkat provinsi di Kepri atau di mana saja di Negara ini. Maulid yang berkonotasi kelahiran pemimpin pencerah diri, pelurus akhlak yang rusaknya sudah tak berperi, harusnya membuat kita terus mengintrospeksi diri dengan peringatan itu. Kesalahan dan kekeliruan terkadang tidak diketahui. Tapi tetap saja akan merusak diri dan orang lain. Apalagi kesalahan yang direncanakan. Maka peringatan maulid nabi janganlah sekedar seremoni pemerintah dan masyarakat belaka.

Berbiaya cukup mahal, jika itu lagi-lagi menggunakan uang rakyat (APBD-APBN), siapakah yang akan dituntut kelak di ‘hari pembalasan’ bila ternyata hanya sia-sia belaka penggunaan uang itu. Uang yang dipakai mendatangkan (membayar) penceramah jauh-jauh dari Jakarta atau dari mana saja tapi jika tidak ada manfaatnya bagi kita, bagi rakyat yang memiliki uang, tidakkah itu juga dosa? Tapi siapa yang akan mempertanggungjawabkannya?

Satu hal yang sejatinya menjadi pelajaran dari peringatan Maulid Nabi adalah pengendalian emosi diri. Pikiran yang lurus bersama emosi yang terkendali adalah kunci memperbaiki carut-marut yang terjadi saat ini. Negeri baik penuh ampunan (baldatun thoyyibatun warobbun ghafuur) hanya akan diberikan-Nya jika ada kemauan untuk meluruskan pikiran dan perbuatan yang sejalan dengan emosi dalam kendali Ilahi. Walohhu a’lam.

Selasa, 15 Februari 2011

Valentine Bisa Haram

SETIAP tahun di medio Februari, tepatnya pada setiap 14 Februari selalu diingat dan dirayakan oleh sebagian orang dengan berbagai kegiatan. Maksud dari aneka kegiatan itu tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa kasih sayang antara satu orang dengan lainnya. Bisa antara suami dan isteri; calon suami dan calon isteri dan yang lebih banyak antara anak-anak muda yang menyebut dirinya berstatus pacaran.

Sudah banyak diulas bahwa pada hakikatnya tidak ada yang salah perihal ‘hari kasih sayang’ alias hari valentine (valentine day) yang tiap tahun terkadang bisa juga menjadi kontroversi itu. Kontroversi karena disamping ramai yang mendukung dan ikut merayakannya, ada juga yang menentang dan bahkan mengharamkannya. Haram?
Itulah yang saya pun ikut-ikutan khawatir walaupun ada yang menganggap tidak perlu khawatir. Khawatir karena memang ada banyak kejadian yang menyedihkan terutama perayaan valentine di kalangan anak-anak muda.

Tersebutlah informasi hamilnya seorang anak gadis yang tadinya tidak mengerti apa itu valentine day tapi sekali waktu ikut bersama teman-teman lain yang memang setiap tahun merayakan hari valentine. Baru juga berkenalan dengan seseorang (lelaki) yang katanya juga suka pada si gadis lugu ini.

Perayaan valentine yang entah mengapa harus pula dirayakan di malam hari bahkan sampai larut malam sesama anak muda remaja yang pasti jiwanya masih dalam taraf bergelora, si gadis lugu yang diajak pun ikut larut. Jika mereka terus mabuk dengan alasan perayaan valentine di suasana malam yang kian sepi, pastilah kekhawatiran kita akan terjadinya ‘kasih-sayang’ melampaui batas akan menjadi kenyataan.

Dalam peristiwa seperti itulah kasus yang saya sitir itu bermulanya. Anehnya, kejadian pertama yang semula disesali –sesungguhnya mereka tidak merasa merencanakannya– ternyata dicari-cari waktu lain untuk mengulanginya lagi. Sekali, dua kali dan akhirnya berkali-kali. Dan hanya perubahan perutlah akhirnya yang menghentikannya. Tapi semua sudah terjadi dan berlalu tanpa bisa ditarik. Menyesal? Sudah tidak membantu.

Antisipasi kasus itulah yang oleh sebagian fatwa mengharmkan saja perayaan valentine, khususnya buat anak-anak muda muslim. Sangat mungkin kekhawatiran akan penyalahgunaan valentine yang harusnya untuk mewujudkan bentuk kasih-sayang di antarta sesama, terus terjadi dan berkembang di kalangan anak muda secara salah.
Padahal jika saja peryaan valentine sekedar membuktikan rasa sayang –yang setiap hari harusnya dilaksanakan– antara satu orang dengan orang lainnya, tentulah tidak ada yang salah di situ. Bahkan mewujudkan rasa sayang di antara dua anak manusia yang lagi dimabuk cinta sekalipun, juga tidak harus disalahkan. Bukankah setiap orang memang wajib membuktikan kasih sayangnya kepada orang lain? Katanya kuncinya, tidak disalhgunakan.

Apalagi antara suami dan isteri yang bisa jadi sudah lama tidak membuat kejutan dalam bukti kasih-sayangnya, dan vaelentine-day mau dipakai, ya silakan saja. Tidak perlu juga saya kira terlalu menghubung-hubungkannya dengan keyakinan dalam akidah walaupun kontroversinya ada hubungannya dengan keyakinan beragama. Asal saja valentine memang hanya diartikan dan dibuktikan dengan aplikasi kasih sayang, ya tetap tidak ada yang salah.

(Saya sendiri, seumur-umur tidak pernah merayakan valentine karena memang tidak memahaminya dengan baik, he he he)

Senin, 07 Februari 2011

Takutlah pada Waktu

DARI pada takut kepada isteri atau suami, lebih baik takut kepada anak. Tapi dari pada takut kepada anak lebih baik takut kepada waktu. Itu pendapat saya yang semoga juga ada yang berpendapat sama. Isteri/ suami, anak dan atau waktu adalah tiga hal yang bisa dekat dan bisa pula jauh dari kita. Bisa menyenangkan tapi tak mustahil menimbulkan masalah.

Isteri atau suami adalah orang yang dianggap paling dekat dengan kita (tentu semenjak emak dan ayah kita sudah jauh karena sudah tiada) dalam hidup dan kehidupan kita. Isteri atau suami, namanya juga teman setidur, sedapur walau tidak akan sekubur adalah sosok yang tak kan terbantahkan kedekatan hubungannya dengan kita (Maaf, tentu pembaca yang sudah bersuami atau sudah beristeri, maksudnya). Kalau isteri atau suami bermasalah sedikit saja kemungkinan akan timbul masalah lain yang lebih besar. Maka jadilah orang takut pada isteri atau suami. Tapi apa memang ada yang takut isteri atau suami?

Lalu bagaimana dengan anak? Anak adalah buah karya hasil kerja (maaf kalau tidak sesuai dibaca anak-anak) cinta suami dengan isteri. Anak tidak akan ada jika tidak ada cinta antara suami dan isteri. Jika pun ada cinta sepihak yang melahirkan anak, itu namanya kecelakaan. Anak seperti itu pun selalu tidak mendapat tempat sebagaimana layaknya anak.

Dan karena anak adalah buah cinta berdua (suami plus isteri), itu artinya cinta yang tertambat pada anak bisa jauh lebih besar dari pada kepada isteri atau suami. Apalagi jika suami dan atau isteri tidak cerdas menjaga dan mempertahankan saling pengertian di antara keduanya. Sering akhirnya keutuhan cinta isteri dan cinta suami justeru lebih ditentukan oleh cinta kepada anak. Maka takut kepada anak artinya bisa lebih tinggi kadarnya dari pada takut kepada isteri atau suami.

Sampai di situ apa kaitannya dengan waktu? Apa maksudnya harus lebih takut kepada waktu? Maksud tulisan ini, jika pun ada rasa waw-was dan rasa takut kepada isteri dan suami atau kepada anak, mungkin lebih baik takut kepada waktu dari kepada keduanya. Bukan hanya karena Tuhan mengingatkan agar manusia mengelola waktu karena dilihat dari kebijakan pengelolaan waktu manusia dikatakan-Nya makhluk yang amat merugi akan tetapi waktu dapat menjadi pengingat bagi manusia sekaligus akan membongkar rahasia-rahasia manusia.

Dalam salah satu firman-Nya dikatakan, “Demi waktu, sungguh manusia itu sangat merugi jika tidak beriman, tidak beramal kebaikan dan jika tidak pula saling ‘mengisi’ dalam kebenaran dan kejujuran.” Kutipan itu memberikan pelajaran bahwa memang perlu manusia itu benar-benar memperhatikan bagaimana waktu akan berlalu begitu saja –tidak akan pernah bisa ditahan– jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan itu berarti akan merugikan kita sekaligus menakutkan.

Ketakutan pada waktu juga karena waktu tidak bisa ditipu dan tidak pula bisa diajak berkmpromi untuk berkolusi. Buat orang-orang yang berpikir bahwa segala kejahatan dan pelanggaran dapat disimpan dan ditutup di depan manusia lain, akan tetapi tidak akan dapat ditutup di depan waktu. Waktu akan tahu apapun kelakuan bejat manusia yang dirahasiakan pada manusia lain. Artinya waktu akan membukanya pada suatu waktu nanti.

Berapa lama –umpamanya– seorang pejabat melakukan tindakan melawan hukum secara diam-diam (merasa manusia lain tidak tahu) tetapi pasti suatu waktu nanti rahasia kejahatannya itu akan terbongkar. Itulah maksudnya waktu akan membuka semua kebobrokan manusia yang secara sadar berusaha menutupnya di mata orang lain.
Marilah sedikit ‘mengulang-lihat’ beberapa peristiwa yang pada awalnya tidak pernah diduga akan dibuka oleh waktu. Berapa lama Hitler membungkam masyarakatnya dengan tangan besinya yang membuat dia seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Nyatanya waktu menunjukkan kalau tindakannya itu salah. Akhirnya hancurlah dia.

Lihat pula para tokoh dan pemimpin yang mungkin pada mulanya tidak melakukan kesalahan namun di tengah jalan menyeleweng karena godaan jabatan, akhirnya waktu membongkar juga kejahatannya. Berapa lama Musolini, Marcos atau presiden kita –Suharto– berkuasa? Karena menurut rakyat jalannya rezim mereka sudah jauh dari kebenaran yang diinginkan rakyat itu sendiri tapi mereka masih juga menutup-nutupinya di mata rakyat, akhirnya waktulah yang membongkar kekeliruan mereka. Waktu memang tidak bisa ditipu.

Kalau begitu, rasa takut pada waktu adalah cara yang baik untuk terus-menerus menginstrospeksi diri, adakah kekeliruan, kejahatan atau pelanggaran hukum yang secara sadar telah kita lakukan. Jangan lagi pernah berpikir bahwa kejahatan yang sengaja ditutup itu akan mampu terus ditutup. Percayalah, waktu akan mencatat dan akan memberi tahu apapun yang dilakukan. (Semoga berguna, sekedar renungan) ***

Jumat, 04 Februari 2011

Kalau Tak Jujur, Akan Hancur

BANYAKNYA para koruptor yang ketahuan dan tertangkap dalam satu dekade belakangan, tidak berarti di waktu-waktu lalu tidak ada korupsi di negeri ini. Meski masih ada yang sinis menyebut dewasa ini memang begitu banyaknya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah ke korupsi, kolusi dan nepotisme, dan seolah-olah sebelumnya tidak ada, itu adalah pandangan yang sangat keliru.

Ternyata, setelah diamat-amati dan ditelusuri --paling tidak seperti yang terbaca di media-- justeru kebanyakan kasus-kasus korupsi dewasa ini, itu sebagai penguat dugaan bahwa kelakuan dan tindakan tak terpuji itu memang sudah marak sejak dulu, jauh sebelum para koruptor itu tertangkap. Tanyalah ke orang-orang tua kita yang masih hidup dan sudah merasakan hidup lama, pasti setuju itu.

Perbuatan terkutuk ini semua memang tidak terlepas dari orang-orang yang sebelumnya. Hanya saja, dulu --khususnya di era kokohnya Orde Baru-- memang tidak atau belum diketahui oleh publik. Kita rakyat ini tidak sungguh punya akses sedikitpun untuk tahu kebobrokan yang terus-menerus disimpan rezim saat itu. Rasan-rasanya seperti tidak ada yang berbuat dosa.

Bahwa kejahatan atau kesalahan itu tidak tampak atau belum terungkap, bukanlah karena tidak ada. Bukan juga karena sama sekali tidak ada yang tahu. Pasti ada yang tahu dan mungkin melihatnya. Hanya saja respon masyarakat belumlah akan sama dengan cara masyarakat saat ini meresponnya.

Jelas, itu memang alamnya berbeda. Pemerintahnya sangat berbeda. Walau Pemilu (Pemilihan Umum) berjalan seolah-olah lancar-lancar dan sukses-sukses saja tapi partainya saat itu hanya lambang kekuasaan saja. Tiga partai yang bertanding di setiap Pemilu sesungguhnya hanya satu partai yang dipaksa untuk diikuti. Artinya demokrasi milik rakay itu tidak ada. Yang ada hanya demokrasi milik penguasa. Dan yang berkuasa pun kita tahu. Dari presiden sampai gubernur, bupati bahkan nyaris sampai ke RT- RW adalah angkatan atau siapa saja yang loyal ke central kekuasaan. Tentu tidak mungkin rakyat dapat tahu apa kebobrokan mereka. Sekali lagi, kita merasa tiada dosa para pejabat kita.

Kalau sekarang, konsekuensi keterbukaan, orang cenderung lebih mudah mengetahui dan mencari tahu para pencoleng seperti koruptor itu. Koruptor atau siapa saja yang dulu terbiasa melanggar hukum dan sekarang masih juga malakukannya --karena mungkin sudah ketagihan-- jelas itu akan mudah diketahui publik. Sangat jauh berbeda dengan situasi masa lalu.

Era reformasi memang telah menelanjangkan negeri ini. Tidak mudah lagi bersembunyi kalau kelakuan tidak terpuji. Tidak enteng lagi untuk berpura-pura mulia padahal kelakuannya celaka. Itulah yang kita saksikan saat ini: banyaknya penjahat bangsa yang ternyata sudah lama mengkhianati bangsa sendiri. Artinya bukan penjahat yang tiba-tiba ada di zaman reformasi. Dan buat pelakunya sendiri, perbuatan itu pun bukan perbuatan yang tiba-tiba. Prosesnya juga berlangsung dalam setiap diri seseorang.

Jika para koruptor dan atau para mafia hukum yang dewasa ini begitu ramai terungkap, itu sesungguhnya adalah buah karya yang mereka tanam sudah sejak lama. Bukan saja praktik-praktik busuk yang kasat mata dapat terlihat dalam tindakan dan perbuatan sejak lama itu datangnya tiba-tiba, akan tetapi kelakuan busuk itu sesungguhnya sudah terpraktikkan dalam pikiran dan perkataan. Artinya, dalam tahap awal, perbuatan dan tindakan melawan hukum itu bermula dari pikiran dan perkataan yang juga melawan hukum alias bicara tidak benar.

Dari pikiran dan perkataan yang pura-pura benar tapi sesungguhnya tidak benar itulah bermulanya perbuatan dan tindakan yang tidak benar semacam korupsi itu. Apapun perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan biasanya memang bermula dari pikiran dan kebiasaan perkataan yang tidak benar. Jadi, mulut pendusta akan mengiring si pendustanya untuk berbuat dan bertindak dusta (baca: melawan hukum) juga.

Kalau demikian, maka ketidakjujuran dalam ucapan merupakan kunci dan penyebab utama dari perbuatan dan tindakan tak jujur lainnya. Kata orang bijak, "Sekali orang berdusta maka untuk selanjutnya orang itu akan berdusta dan terus-menerus akan berdusta." Jika dusta perkataan sudah menjadi kebiasaan (karakter) maka dusta perbuatan akan melengkapi kehidupannya. Di situlah perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun serasa tidak laqi merasa melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Alah bisa memang karena biasa.

Jadi, perbuatan korupsi, kolusi dan sejenisnya yang secara terus-menerus dilakukan, oleh si pelakunya tidak lagi serasa melakukan perbuatan salah. Apalagi perbuatan itu terus-menerus dapat juga ditutup. Tidak hanya tertutup oleh strategi pribadi tapi juga dapat tertutup oleh sistem yang diciptakan oleh penguasa itu sendiri. Maka berlangsunglah perbuatan jahat itu dalam waktu yang begitu lama. Dan dalam waktu lama pula bangsa dan negara akan sengsara bersama rakyat yang tentu juga akan sengsara: miskin, bodoh dan jadi pengangguran. Lalu sampai kapan ketidakjujuran terus-menerus dipelihara?

Kalau saja semua kehancuran yang kita saksikan dialami oleh orang-orang yang tadinya begitu super, begitu digdaya dan seperti tidak akan pernah hancur (Musolini, Hitler, Marcos, Suharto, dan entah siapa lagi nanti) dengan bertumpu pada ketidakjujuran, dapat kita petik hikmahnya maka tentulah segala kebohongan dan ketidak-adilan itu akan sama-sama kita mengikisnya. Sudah saatnya disatukan perkataan dengan perbuatan: semuanya bisa hancur jika tidak juga mau jujur. Wallohu a'lam.*** Salam sayang penuh hormat buat sesama guru.

Selasa, 01 Februari 2011

Sombongnya Anggota Dewan

DENGAN sombong dan pongah sekali, lebih dari separoh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi III (Komisi Hukum) menolak Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi III DPR RI dengan KPK di gedung DPR beberapa hari lalu. Gayus Lumbun cs ternyata masih menganggap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai manusia terdakwa atau tersangka yang statusnya tetap terdakwa atau tersangka walau sudah mendapat deponering Kejaksaan Agung. Tidak beretika, menurut anggota dewan terhormat itu. Tapi benarkah mereka yang menolak itu benar-benar terhormat padahal mereka tidak menghormati pimpinan KPK? Dan benarkah Bibit- Candra adalah masih tersangka saat itu?

Dengan kesimpulan dua pimpinan KPK yang masih dianggap terdakwa atau tersangka itu para anggota dewan yang merasa wakil rakyat itu begitu lantang menolak kehadiran para pimpinan KPK. Dengan berapi-api mereka berargumen kalau kedua pimpinan KPK yang masih terdakwa atau tersangka, tidak layak duduk di ruangan DPR yang dibiayai oleh rakyat itu. Gayus Lumbun cs tampaknya memang lebih suka Bibit- Candra ke pengadilan dari pada ke KPK untuk terus memimpin pemberantasan korupsi. Dia juga pasti tahu kalau sudah ke pengadilan, otomatis keduanya berhenti memimpin pemberantasan korupsi di negeri penuh korupsi ini. Selanjutnya tentu akan ada lagi kerja mereka untuk memilih pimpinan KPK yang baru. Karena proyek? Rakyat pasti akan mempunyai seribu interpretasi terhadap kesombongan anggota Dewan itu.

Saya memang tidak terlalu paham hukum. Tapi jika benar yang dijelaskan Jaksa Agung, Basrif bahwa setelah kasus Bibit-Candra dideponering berarti kasus itu sudah dianggap tidak ada dan artinya kedua pimpinan KPK itu tidak bisa lagi disebut berstatus tersangka maka tentu tidak pantas anggota dewan memperlakukan pimpinan KPK itu seperti itu. Tapi mengapa kelompok Gayus, Yani, Trimedia dll itu menolak dengan alasan status tersangkanya belum atau tidak hilang? Yang mana yang benar? Sekali lagi, rakyat pasti menafsirkan bermacam.

Kalau rakyat menafsirkan bahwa kepongahan anggota dewan itu tidak lebih dari sekedar kompensasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan KPK, jangan salahkan rakyat. Kita tahu, baru beberapa hari sebelumnya 19 orang mantan anggota dewan periode 2004-2009 dijebloskan KPK ke tahanan. Maka tidak mungkin tidak ada hubungannya. Itulah salah satu anggapan rakyat. Artinya, anggota dewan yang sombong ini sebentar lagi akan berhadapan dengan rakyat yang katanya diwakilinya.

Sesungguhnya, jika pun keduanya tidak diberi deponering (seperti jamannya Hendarman Supandji) semua orang juga tahu dan juga banyak yang yakin kalau status tersangka menuju terdakwa bahkan direncanakan akan menjadi terpidana itu, adalah buah kerja rekayasa para mafia hukum. Mereka sudah jelas memang tidak suka dengan KPK. KPK memang tinggal satu-satunya lembaga hukum yang tahan pencemaran. Polisi, jaksa, hakim? Sudah sama-sama kitan ketahui sebagian dari mereka adalah menjadi bagian dari mafia hukum itu sendiri.

Jadi, buat para mafioso itu memang perlu mempreteli KPK. KPK tampaknya sama sekali tidak mau disogok atau dirayu dengan uang seberapapun. Dengan seolah-olah membesar-besarkan nama institusi polisi dan jaksa para penentang KPK berusaha membonsai KPK. Dalam setiap kesempatan di depan umum (wartawan) mereka selalu mengatakan bahwa polisi dan jaksa harus dibesarkan untuk menegakkan hukum termasuk memberantas korupsi. Polisi dan jaksa adalah isntitusi resmi yang berdasarkan undang-undang. KPK tidak diperlukan, begitu kata kelompok mafio ini. Mungkin mereka lupa bahwa para oknum di institusi resmi itu telah merusak institusinya sendiri sehingga rakyat belum juga percaya.

Kini tiba-tiba anggota dewan itu mempermasalahkan status pimpinan KPK dan bahkan dengan sombongnya menolak kehadiran mereka di rumah rakyat. Padahal anggota dewan juga kabarnya yang mengundang pimpinan KPK. Apakah dalam undangan memang hanya bertiga? Apakah daftar nama pimpinan KPK yang diundang ke dewan itu sudah nyata membatasi di luar nama Bibit- Candra?

Bagaimanapun, peristiwa penolakan kehadiran pimpinan KPK oleh anggota dewan, sepertinya tidak lebih dari sekedar bentuk kepongahan dan kesombongan dari sebagian anggota dewan itu. Tunggulah pembalasan dari rakyat, Anda-anda yang jelas oleh rakyat menolak itu, tidak hanya didoakan bahwa Anda akan mendapat penolakan di tempatnya nanti akan tetapi juga tidak akan ada lagi yang memilih Anda jika mau terus menjadi anggota. Sudahlah, janganlah terus-menerus seperti orang sombong. ***
 
Copyright © 2016 koncopelangkin.com Shared By by NARNO, S.KOM 081372242221.